Kasta dan Prinsip Kesetaraan

 Fr. Patris Arifin, sx

1. Pengantar

Hinduisme merupakan nama yang diberikan oleh orang Eropa pada suatu keyakinan religius, kultural, sosial, politik, dan filsafat yang membentuk totalitas cara hidup Hindu.[1] Orang Hindu sendiri menyebut tradisi mereka vaidika dharma. Dharma adalah salah satu dari kata-kata yang hampir tidak dapat diterjemahkan karena banyak maknanya dalam konteks aslinya. Konsep ini tidak persis sama dengan gagasan Barat tentang ‘agama’. Vaidika dharma menunjuk pertama dan terutama pada hukum universal yang diyakini mengatur segala sesuatu dan yang ada bahkan sebelum penciptaan. Dalam pengertian yang lebih spesifik, vaidika dharma adalah penerapan hukum universal yang tak lekang oleh waktu ini kepada masyarakat India dan pengaturan semua aspek kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsipnya.[2]

Dharma Veda dibangun berdasarkan asumsi bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan varn.a mereka. Dharma Veda didasarkan pada sejumlah besar literatur kanonik, secara kolektif disebut ‘Veda (pengetahuan)’.[3] Ekspresinya yang paling mendasar dan relevan secara sosial adalah stratifikasi masyarakat India menjadi empat varn.as yang tersusun secara hierarkis (secara harfiah ‘warna’). Dengan begitu, Hinduisme tampak lebih merupakan sebuah cara hidup (the way of life). Tulisan ini akan membahas asal-usul kasta, kasta dalam Hindu dan persoalannya dalam masyarakat India modern.

2. Pengertian Kasta

Umumnya, kasta dipahami sebagai sistem yang membagi masyarakat kedalam jumlah besar kelompok berdasarkan keturunan yang dipisahkan dan disatukan berdasarkan pada tiga karakteristik: 1) perpisahan dalam soal pernikahan dan hubungan atau relasi; 2) pembagian kerja, (setiap kelompok, berdasarkan teori atau tradisi, mempunyai profesi yang darinya setiap anggotanya bisa masuk dalam batas-batas tertentu); dan 3) hierarki, suatu sistem yang menggolongkan masyarakat lebih rendah atau lebih tinggi terhadap yang lain.

Akan tetapi, kata kasta sendiri memiliki asal ususl dari dunia Latin. Kita mulai dari yang paling menunjukkan kenyataan mengenai kasta, yaitu kata bahasa Portugis dan Spanyol ‘casta’ (Latin: castus) yang merujuk pada sesuatu yang tidak bercampur atau terpisah. Orang Spanyol mengartikan kata ini sebagai ‘ras’. Hal inilah yang kemudian diterapkan oleh orang Portugis di India pada pertengahan abad ke XVI. Di Inggris, casta dalam pengertian sebagai ‘ras’ digunakan pada tahun 1555. Dalam bahasa Inggris, sebagaimana dalam bahasa Prancis, tidak ada pembedaan antara kasta dan suku (caste and tribe). Yang penting di sini ialah bahwa pengertian kasta yang memberi nuansa sebagai kelompok eksklusif berakar dalam dua bahasa ini.[4]

3. Kasta dalam Hinduisme

Hindu, seperti agama ‘totaliter’ lainnya, tidak hanya membentuk masyarakat tetapi juga mengontrol semua aspek kehidupan individu. Untuk penataan masyarakat, kasta menstruktur kahidupan dan rutinitas harian para penganutnya. Nama untuk pengaturan hidup ini ialah varn.a¯sramramarma. Vedhic Dharma mengatur hak dan kewajiban seseorang menurut varna (lapisan sosial) dan kehidupan pribadi seseorang dengan urutan yang ditentukan a¯sramma (tahapan dalam kehidupan).[5] Dalam bagian ini, kita akan membahas varna atau lapisan sosial yang sering disebut dengan istilah kasta dalam ajaran Hindu.

Asal ususl kasta dalam struktur masyarakat Hindu dideskripsikan dalam teks-teks klasik mengenai gambaran seorang pencipta yang menciptakan dengan mengorbankan diri.
Mitos penciptaan Hindu tertua, Purus.asu¯ kta dari Rgveda, menggambarkan asal usul manusia sebagai hasil dari pengorbanan makhluk berbentuk manusia kosmik, purusa. Brahmin dari mulutnya, Khsatriya dari tangannya, Vaishya dari pahanya, dan Shudra dari kakinya.[6] Hal ini untuk menunjukkan bahwa asal-usul kasta merupakan sesuatu yang alami, berdasarkan penciptaan, kehendak Tuhan. Varna sendiri berarti warna (color) atau penutup/selubung (covering). Berikut pembagian kasta dalam Hinduisme.

Brahmin, para penjaga kata suci Sang Bhagavā Veda dan ritual yang diperlukan untuk kebaikan masyarakat. Mereka harus dihormati oleh semua dan didukung secara material melalui hadiah dan hibah; Khsatriya. Khsatriya ialah golongan para prajurit dan penguasa. Mereka bekerja membela negara mereka dan melindungi warganya. Sebagai imbalannya mereka memiliki hak untuk menerima bagian barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh masyarakat. Mereka kira-kira sejajar dengan bangsawan Eropa pra-modern. Vaishya. Vaishya merupakan kelompok para pedagang, petani, pengrajin, orang-orang yang berdedikasi untuk menciptakan dan menambah kekayaan. Dalam istilah modern mereka adalah kelompok masyarakat kelas menengah. Shudra. Shudra, massa besar pekerja yang hampir tidak memiliki sertifikat, para pelayan kasar, membentuk dasar masyarakat Hindu. Mereka tugasnya adalah melayani tiga kasta yang lebih tinggi, yang secara kolektif disebut dvı¯jas (‘twiceborn‘) karena mereka seharusnya menjalani kelahiran kedua melalui upacara inisiasi, di mana mereka menerima benang suci sebagai tanda perbedaan.

Perlu diingat bahwa sistem kasta, seperti yang terlihat dalam teks-teks yang kita miliki, bersifat patriarkal, dan dalam hal ini perempuan jelas tidak banyak diperhitungkan. Kitab hukum yang ditulis sekitar abad pertama, mengkomplikasikan keseluruhan tentang kasta seperti hukuman istimewa, dan tugas-tugas khusus bagi setiap varna untuk menjaga tingkah laku mereka, untuk berhadapan dengan urusan kasta, dan untuk memperjelas skala kemurnian dan kecemaran yang memberi dasar pada hierarki. Kaum perempuan secara umum ditugaskan untuk menjalankan peran bawahan. Banyak kitab hukum yang mengatur persoalan ini, tetapi yang paling dikenal ialah kitab Manu (the symbolic book of Brahmin authority) atau hukum Manu, buku dari manusia pertama (2000 tahun lalu).

Manu dikenal sangat keras dan ketat pada karakter dan pada tingkah laku ideal bagi kaum perempuan dan kaum Shudra. Jadi dalam kasta, kaum perempuan sejajar dengan kaum shudra. Dituliskan dalam kitab hukumnya bahwa ‘tuhan hanya memberi perintah untuk bekerja pada kaum Shudra untuk melayani varna yang lebih tinggi”, (I:91). Kaum Shudra dan perempuan juga dilarang untuk membaca Vedha. Hukum ini mengatur jarak yang membuat kaum Shudra dan perempuan berada jauh dari inti ajaran Hindu dan dari para imam. Hukum yang paling mengerikan bagi yang melanggar ketentuan ini ditemukan dalam Medhatithi (komentar tentang Manu) yang ditulis sekitar tahun-tahun pertama masehi. Dikatakan bahwa jika seorang Shudra mendengarkan dengan penuh perhatian sehingga ia dapat mengingat Veda, telinganya akan dipenuhi timah cair. Jika mulutnya mengucapkan kata-kata Veda, lidahnya akan terbelah dua. Jika ia menguasai Veda, tubuhnya akan hancur berkeping-keping, (Dutt 1968, 178).[7]

Hal ini juga ditambah dengan penjelasan bahwa setiap orang sebaiknya menjalankan kehidupan sesuai ketentuan kastanya. Dalam sebuah teks klasik dijelaska bahwa setiap orang yang datang dari kasta berbeda dan aturan hidup yang berbeda pula yang setia mematuhi hukum yang sesuai untuk mereka akan menikmati buah dari perbuatan mereka setelah mati; dan mereka, oleh karena perbuatan mereka, akan dilahirkan kembali di daerah yang sejahtera, pada kasta yang tinggi, keluarga berada, tubuh yang elok, umur panjang, dapat menguasai Veda, berperilaku luhur, harta yang berlimpah, kebahagiaan dan kepandaian”.[8] Hal ini memperkokoh pendasaran hukum kasta sebagai sesuatu yang alami berdasarkan karma, bukan ketidakadilan struktural.

4. Kasta dan prinsip Kesetaraan

Setelah berlaku selama berabad-abad, kasta mulai diertanyakan pada sekitar abad XVIII-XIX. Salah satu buku yang menggerakkan orang untuk memikirkan ulang persoalan mengenai hakekat kasta ialah Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications yang ditulis oleh Louis Durmont (1966). Durmon melihat sistem kasta sebagai suatu yang hierarkis secara menyeluruh, dengan konsep kemurnian dan kecemaran sebagai basis pembedaan kasta. Dari sana muncul banyak reaksi untuk memikirkan kembali hakekat dari struktur hierarkis ini.

Selain Durmont, Nicholas Dirks juga dalam bukunya Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India (2001) melihat sistem kerajaan sebagai faktor yang memungkinkan kaum Brahman mendominasi dalam setiap aspek kehidupan dan ia menekankan bahwa kasta semakin menjadi rigid pada masa kolonial yang disebabkan oleh kebutuhan Inggris untuk mengkategori dan mengontrol jajahan mereka. Begitu misalnya mereka memperoleh kemudahan dalam sensus penduduk seperti yang terjadi pada tahun 1871, berdasarkan kasta.  Dengan begitu, asal-usul kasta yang mulanya dilihat dan diterima begitu saja sebagai sebuah doktrin agama, kini mulai didiskusikan.

Seiring waktu, baik individu maupun kelompok telah banyak menantang kebenaran dan keadilan kasta. Buddhisme misalnya menerima setiap orang yang mau menjadi rahib sebagaimana diindikasikan melalui sebuah kisah ketika seorang rahib mengambil air dari tangan Candala, seorang yang cemar. Hal ini juga terjadi dalam aliran Jainisme. Jainisme merupakan sekte yang tidak menganut sistem kasta. Mahanubhavs, sekte bukan orthodox di Maharasthra, sepenuhnya menolak kasta. Para filsuf dan penyair dari gerakan pemujaan (bhakti), yang berpindah dari India Selatan ke India Utara di zaman premodern, mempraktekkan devosi religius ketimbang ritual. Mereka kadang secara terbuka mengkritik kasta. Mereka mengakui perempuan dan orang dari semua kasta ke dalam lingkaran orang suci dan para penyair mereka. Ada kutipan menarik dari para penyair ini yang mempertanyakan soal pendasaran kasta.

“Pot tanah liat ditembakkan dengan udara dan sperma,

Ketika pot terpisah, apa sebutannya? Orang bodoh!

Kamu telah melewatkan intinya. Itu semua satu kulit dan tulang, satu kencing dan lubang, satu darah, satu daging, dari satu tetes, alam semesta. Siapa Brahmana, siapa Shudra?”[9]

di Maharashrta, penyair pariah abad XIV, Chokhamela mengatakan bahwa semua manusia adalah cemar karena ia dilahirkan dan mati, “Oh Lord, who is pure?” Hal ini mau mengkritik pembagian kasta yang berdiri atas konsep kemurnian dan kecemaran. Di Karnataka, pada abad XII, penyair Basavanna melakukan gerakan yang melampaui para penyair dengan memberanikan para orang tua Brahmin dan pasangan pariah untuk membiarkan mereka menikah. Kekacauan dan kematian pun menyusul, akan tetapi, hal ini mengekspresikan komitmen mereka pada prinsip kesetaraan (equality).

Pada abad XIX di Maharasthra, Jotirao Phule (1827-1890) seorang revolusioner non-Brahmin dari Mali (Kasta Shudra), memberi pengajaran kepada kaum perempuan dan pariah. Dia mendirikan sebuah perhimpunan bernama Satya Shodak Samaj (truth-seeking society) yang mencoba untuk membangun suatu agama yang humanis dan rasional. Selain itu di Punjab pada 1875, gerakan reformasi Arya Samaj dimulai oleh Dayanand Saraswati (1824-1883) seorang Brahmin yang menolak sistem kasta dan menekankan Hindu yang kembali hidup dan direformasi berdasarkan Veda, dengan status varna berdasarkan prestasi dan karakter.

Reformasi kasta yang paling besar terjadi pada abad XX dengan tokoh-tokoh semisal E. V. Ramasami, B. R. Ambedkar, dan Mahatma Gandhi. Ramasami memulai gerakan penghormatan terhadap pribadi (self-respect) pada tahun 1925. Ia mengutuk “tuhan, kasta, dan brahminisme” sebagai tiga bentuk perbudakan berantai. Selain bergabung dalam Partai Kongres Nasional dan mendukung Gandhi, Ramasami juga mendirikan alternatif politik yang memuncak pada terbentuknya partai politik Dravidian. Isu yang diangkat dalam gerakan Ramasami ialah soal ketidakadilan gender yang secara struktural seolah dibenarkan berdasarkan kasta. Ia mencita-citakan suatu kehidupan yang baru bagi kaum perempuan dan suatu dunia yang dibangun atas kesalingtergantungan antara laki-laki dan perempuan.[10] Pergerakan ini dilanjutkan oleh Ambedkar, seseorang yang paling dikenal oleh kaum pariah yang dibantu oleh seorang rati non-brahmin menyelesaikan pendidikannya di Columbia University dan London yang juga seorang pengacara/ahli hukum.

Ambedkar memanfaatkan kemapanan intelektualnya untuk berbicara terhadap setiap isu politik, pendidikan, dan ekonomi, memenangkan perwakilan di badan dan kantor-kantor pemerintahan bagi kaum pariah. Dia juga menciptakan sistem pendidikan yang tinggi dan membentuk banyak institusi politik dan sosial. Ambedkar berdebat dengan Gandhi bahwa menurutnya hak politik dan perlindungan legal lebih penting dan jauh lebih produktif ketimbang keyakinan Gandhi pada perubahan hati (change of heart) dan dia berkeyakinan bahwa elektorasi yang terpisah merupakan satu-satunya jalan bagi kaum pariah untuk memperoleh perwakilan politik yang benar.

Sebaliknya, Gandhi menolak sistem khusus bagi kaum pariah ini dalam “fast unto death” 1932. Dari titik itu, terjadi perselisihan antara Ambedkar dengan Kongres Nasional India. Gandhi tetap melihat pentingnya kasta. Akan tetapi, pendirian Gandhi terhadap kasta dibarengi dengan perhatian besar terhadap kaum pariah yang ia sebut dengan nama “Harijans”—umat Allah (people of God). Gandhi mengangkat keluarga pariah pada Ashrama pertamanya, dan di tahun-tahun terakhir, Gandhi mendesak pernikahan antarkasta. Ia menjunjung tinggi keutamaan sistem varna, tetapi sekaligus mengerahkan energinya untuk meyakinkan kasta-kasta yang lebih tinggi agar menghapus prasangka mereka terhadap kaum pariah. Gandhi sendiri disingkirkan dari kastanya (outcaste) karena ia melanggar hukum kastanya untuk tidak pergi melanggar laut dengan berangkat studi hukum di Inggris. Dengan demikian, Gandhi juga tidak bisa menikah karena pernikahan berlangsung di dalam kasta, tetapi ia mempertahankannya.

5. Sistem kasta sebagai gerakan politik[11]

Persoalan kasta memang rumit karena ia selalu memiliki efek ganda. Dalam sebuah karya monumental terkait persoalan kasta di era modern karangan Susan Bayly, ia memberi judul pada karangannya itu demikian “caste wars and mandate of violence”. Dia melihat kasta sebagai sebuah persoalan dan terutama sebagai semacam landasan struktural yang melegalkan kekerasan. Akan tetapi, sebagaimana Eleanor Zelliot, penolakan terhadap kasta sebagai sesuatu yang diskriminatif juga berdampak pada kelompok kecil atau pariah, misalnya mereka tidak bisa lagi mengklaim tanah sebagai hak milik berdasarkan kasta sehingga kasta harus diperjuangkan.

Kasta menanggapi modernitas dalam beberapa cara. Pertama, melalui sanskritisasi, yakni dengan mengadopsi praktik dari kasta yang lebih tinggi dengan harapan bisa menaikkan status.  Hal ini berhasil melalui perpaduan dengan bidang ekonomi. Sebagai contoh ialah kaum Shanars di Tamil yang mengembangkan usaha kelapa dan perkebunan kopi yang juga dibantu oleh sekolah misi Kristen, bangkit ke status yang lebih tinggi dan mengklaim diri dengan nama Nadar. Respon lain adalah dalam organisasi kasta. Voting sebagai blok telah memberi pengaruh besar pada kelompok politik jatis. Perubahan dari Sanskritisasi ke upaya radikal agama dan politik telah didokumentasikan di Agra. Penelitian Owen Lynch tahun 1969 tentang Jatavs of Agra merupakan karya klasik tentang upaya kasta yang tidak tersentuh (kasta rendah) untuk mengklaim status tinggi sebagai Kshatriya.

Dalam bidang politik, persoalan kasta terlihat dalam bangkitnya partai-partai kaum tersisih/pariah semisal Bahujan Samaj Party (BSP) partai masyarakat mayoritas, yang didirikan oleh seorang pariah dari Sikh, Kanshi Ram. Selain itu, sistem reservasi politik merupakan faktor perubahan zaman modern yang paling mempengaruhi kasta. Sejak 1935, di India disediakan kuota di seluruh bidang pemerintahan bagi kelompok lapisan bawah untuk memperoleh perwakilan termasuk di bidang kepegawaian dan di bidang institusi pendidikan. Meskipun kuota tersebut tidak pernah sepenuhnya terisi, sistem itu telah menghasilkan banyak kaum terdidik dari lapisan bawah, banyak dari mereka memegang jabatan pemerintahan.

Pada tahun 1990 sistem reservasi menghasilkan perubahan besar-besaran. Perdana Menteri V. P. Singh dari Partai Janata menerapkan laporan sebelumnya dari Komisi Mandal tentang perlunya memperpanjang reservasi ke “kasta terbelakang” lainnya berjumlah 3.743. Dalam Konstitusi India, reservasi dibatasi hingga 50 persen dari posisi dalam pemerintahan, dan karena Suku Terjadwal (Scheduled Tribes)[12] dan Kasta Terdaftar bersama-sama memenuhi syarat untuk 22 persen, yang menyebabkan 27 persen yang dapat dialokasikan ke lebih dari 50 persen populasi, kasta yang secara sosial dan / atau ekonomi terbelakang. Meskipun ini menyisakan 50 persen posisi pemerintah di tangan 15 atau lebih persen dari tiga kasta atas, kebijakan ini menuai konflik. Para pria muda, terutama dari kalangan Brahmana, memprotes dengan membakar diri mereka sendiri, dan sekitar sebanyak enam puluh orang meninggal. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa persoalan kasta menjadi semakin meruncing pada persaingan politik. Tidak seperi yang dipikirkan oleh tokoh-tokoh zaman modern seperti Durmont, Ramasami, dll., pembebasan dianggap justru bukan dicapai dengan penghapusan kasta tetapi melalui persaingan politik antar kasta.

6. Kesimpulan

Persoalan kasta bukan pada apakah kasta harus dipertahankan atau tidak sebab persoalannya terdapat pada kasta itu sendiri yang memiliki kemungkinan ganda. Kasta saat ini dapat dipahami dalam dua metafora, yaitu sebagai suatu organisme sekaligus sebagai sebuah virus. Kasta sebagai organisme menyediakan ruang simbiotik di kota dan Diaspora. Tapi sebagai virus, ia bisa mematikan dan berujung kekerasan.[13] Jadi sebagaimana Gandhi, di India, kasta bukan sesuatu yang ilegal. Yang ilegal ialah diskriminasi atas nama kasta yang menimbulkan perjuangan kasta rendah. Gandhi sendiri mempertahankan kasta tetapi menolak segala kekerasan atas dasar struktural itu. Hal ini dipertegas dalam poin ke limabelas konstitusi India yang melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin, tempat lahir, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Dumont, Louis. Homo Hierarchicus: Caste System and Its Implications. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.

Klostermaier, Klaus K. Hinduism: A Beginner‘s Guide. London: Oneworld, 2007.

Knott, Kim. Hinduism: A Very Short Introduction. London: Oxford University Press, 1998.

Stutley, Margaret. Hinduism, The Ethernal Law; an introduction to the literature, Cosmology and cults of the Hindu religion. Northamptonshire: The Aquarian Press, 1985.

Zelliot, Eleanor. Contemporary Hinduism: Ritual, Culture, and Practice. Ed. Robin Rinehart. California: ABC-Clio, 2004.

[1] Margaret Stutley, Hinduism, The Ethernal Law; an introduction to the literature, Cosmology and cults of the Hindu religion. (Northamptonshire: The Aquarian Press, 1985), Introduction.

[2] Klaus K. Klostermaier, Hinduism: A Beginner‘s Guide, (London: Oneworld, 2007), 7.

[3] Stutley, Hinduism The Ethernal Law, 13.

[4] Louis Dumont, Homo Hierarchicus: Caste System and Its Implications, (Chicago: The University of Chicago Press, 1981), 22.

[5] Klostermaier, Hinduism: A Beginner‘s Guide, 32.

[6] Eleanor Zelliot, Contemporary Hinduism: Ritual, Culture, and Practice. Ed. Robin Rinehart, (California: ABC-Clio, 2004), 243.

[7] Dumont, Hommo Hierarchius, 244.

[8] Dumont, Hommo Hierarchius, 244.

[9] Zelliot, Contemporary Hinduism, 257-258.

[10] Zelliot, Contemporary Hinduism, 291.

[11] Zelliot, Contemporary Hinduism, 262-268.

[12] Istilah ‘Suku Terjadwal’ pertama kali muncul dalam Konstitusi India. Pasal 366 (25) mendefinisikan suku terjadwal sebagai “suku atau komunitas suku atau bagian atau kelompok dalam suku atau komunitas suku.

[13] Hal. 268.