Analisis Masalah Kemiskinan Masyarakat Nelayan Cilincing

Analisis Masalah Kemiskinan Masyarakat Nelayan Cilincing


1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim dan tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah. Potensi laut yang begitu kaya menempatkan para nelayan sebagai salah satu kelas masyarakat yang bersumbangsi besar terhadap perkembangan ekonomi negara. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa justru di tengah besarnya potensi lautan kemiskinan banyak terletak di permukiman nelayan. Muncul kesenjangan antara lemahnya ekonomi nelayan dengan status nelayan sebagai penyumbang protein terbesar bagi negara.
Salah satu tempat yang menjadi objek analisis ini adalah Cilincing, Jakarta Utara. Apa yang manarik dari Cilincing sehingga menjadi objek kajian anlisis? Cilincing merupakan daerah mayoritas nelayan sekaligus daerah miskin ibu kota negara. Keberadaannya sebagai bagian dari ibu kota negara, kemiskinan yang dihadapi masyarakat serta status profesi masyarakatnya yang mayoritas nelayan, menjadi alasan dasar untuk analisis sosial.
Perlu diketahui bahwa objek analisis bukanlah seluruh masyarakat Cilincing melainkan beberapa masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir pantai Cilincing. Sebab ada perbedaan mendasar antara masyarakat sepanjang pesisir pantai dengan masyarakat bukan pesisir pantai. Masyarakat Cilincing yang tidak tinggal di sepanjang pesisir pantai tergolong dalam masyarakat kelas menengah sebab didominasi oleh para pebisnis, pegawai, dan tuan tanah. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai adalah mayoritas nelayan dan pedagang usaha kecil, selain itu hampir seluruh masyarakatnya adalah pendatang dari berbagai daerah. Maka fokus dari anlisis ini adalah bagaimana masalah kemiskinan masyarakat nelayan Cilincing di sepanjang pesisir pantai? Bagaimana solusi mengatasi kemiskinan di Cilincing? Dua fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menambah hal-hal lain yang dapat memperkaya materi analisis.

2. Sejarah Cilincing
Cilincing merupakan sebuah kecamatan yang saat ini menjadi bagian wilayah Kotamadya Jakarta Utara. Kawasan Cilincing terletak di sebelah timur pelabuhan Samudera Tanjungpriuk. Zaenudin HM dalam bukunya “212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe,”-Ufuk Press, Oktober 2012, menyebutkan bahwa Cilincing diambil dari nama anak sungai yang mengalir dari selatan ke utara. Ci dalam Bahasa Sunda berarti sumber atau aliran air atau sungai. Cilincing juga berasal dari nama jenis pohon belimbing wuluh (averhroa carambola) yang banyak tumbuh di tepi dan sekitar sungai. Jadi nama Cilincing adalah kombinasi atau gabungan dari nama sungai dan nama pohon.
Candha Adwitiya—pemandu tur Jakarta—mengatakan bahwa sebelum menjadi permukiman nelayan dan belum ada Ancol sebagai pantai modern, Cilincing menjadi wisata pantai masyarakat Jakarta yang cukup dikenal kala itu. Pantai Ancol dahulunya merupakan lahan bakau yang dibuka dan diberi pasir tambahan. Pantai Cilincing justru memiliki pasir pantai alami yang menjadi daya tarik tersendiri. Akan tetapi lambat laun nuansa modern yang ada di pantai Ancol merebut hati wisatawan Jakarta, sehingga pantai Cilincing mulai ditinggalkan dan menjadi permukiman nelayan. Mayoritas penduduk perkampungan nelayan Cilincing berasal dari Jawa Barat seperti Indramayu, Cirebon, dan Karawang. Bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Sunda pasaran.

3. Pembahasan
a. Masalah kemiskinan masyarakat nelayan Cilincing di sepanjang pesisir pantai
Masyarakat nelayan umumnya menetap dan tinggal di pesisir pantai. Kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut entah dengan cara melakukan penangkapan maupun dengan cara budidaya. Mereka tidak begitu memperhatikan harta kekayaan, kemewahan hidup maupun higienitas tempat mereka hidup. Keinginan para nelayan sederhana yaitu makanan, pakaian, dan rumah terpenuhi sekalipun masih memakai sistem kontrak rumah.
Masalah kemiskinan masyarakat nelayan Cilincing dapat dilihat dari sudut pandang berikut.

1. Dimensi Ekonomi
Kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara finansial ataupun segala jenis kekayaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat membuat para nelayan bergantung sepenuhnya pada laut. Kebergantungan ini menyebabkan penghasilan nelayan menjadi tidak menentu karena hanya bergantung pada satu jenis pekerjaan. Antara penghasilan sebagai nelayan dengan realitas kehidupan mereka di ibu kota (pengeluaran mereka untuk kebutuhan hidup mereka) tidak seimbang.
Rata-rata penghasilan nelayan—entah nelayan ikan maupun nelayan kerang—dalam satu hari minimal Rp.70.000 dan maksimal kira-kira Rp.100.000. Kebutuhan rumah tangga masing-masing nelayan dapat dilihat dari kebutuhan berikut ini yaitu, uang sekolah anak (rata-rata jumlah anak setiap kepala keluarga adalah 4-5 anak), uang jajan, bayar kontrakan, reparasi perahu/kapal, uang makan dan minum, uang jajan, bayar koperasi, air mandi, uang listrik, dan lain sebagainya. Perihal makan dan minum, para nelayan kurang memperhatikan pentingnya membeli beras per karung agar menghemat pengeluaran. Kebanyakan nelayan lebih senang membeli makanan dan minuman(aqua botol) setiap kali makan pagi, siang, dan malam sementara itu jajan anak-anak sangat tinggi. Mereka jajan minimal tiga kali sehari.

Semua kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit untuk menabung guna menyisihkan modal demi usaha lain. Sekalipun masyarakat meminjam uang koperasi, ketakutan untuk mencoba usaha lain/sampingan masih tinggi guna mengatasi kondisi ekonomi rumah tangga yang lemah. Banyak hal yang mereka pertimbangkan seperti persaingan antar pelaku usaha dan potensi mereka yang hanya terbatas pada dunia laut. Ketakutan ini membuat masyarakat nelayan Cilincing sulit keluar dari kemiskinan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah permainan anggaran dari pemerintah. Hal ini terlihat dalam setiap perencanaan anggaran pemerintah untuk kesejahteraan rakyat selalu mendapat porsi yang kecil dibandingkan aggaran untuk operasional internal Pemda dan proyek . Dengan demikian kemungkinan mesyarakat menikmati dana pemerintah sangat kecil, dan hal itu pun tidak merata atau bahkan tidak menyeluruh untuk masyarakat nelayan.

2. Dimensi Sosial dan politik
Derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sosial politik masyarakat masih rendah. Perbedaan kelas antara kaum miskin dan kaya pun semakin dipertegas oleh keadaan terebut. Tatanan sosial politik semakin cenderung pada pihak yang bisa mengakses mereka. Hukum yang berlaku sebagai penegak keadilan dan penyeimbang kelas sosial serta penjamin kesamaan hak perlahan-lahan lebih berpihak pada kaum kaya. Kekayaan dengan demikian memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin. Masyarakat dengan demikian terkungkung dalam ketidakberpihakan hukum atas mereka.

Tidak mengherankan apabila masyarakat dari tahun ke tahun tertipu oleh janji-janji politik dari beberapa kalangan pejabat. Setelah itu masyarakat dibebani dengan aksi penggusuran dari pemerintah. Setiap kali masyarakat mengadu atau menuntut, isu atau pertanyaan yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat adalah soal surat dan tanda bukti hak milik tanah. Pada tingkat ini masyarakat tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut lebih jauh. SNI (Satuan Nelayan Indonesia) sebagai sebuah organisasi yang memperhatikan kehidupan para nelayan kurang begitu strik dalam mengatasi persoalan ini. Justru ada “kong kali kong” antar anggota organisasi dengan beberapa kaum elit yang semakin mempertegas bahwa kaum kaya semakin menguasai kaum miskin.

Banyak pabrik besar dan dermaga untuk kapal-kapal “barang” berdiri dan berjejeran di sepanjang pesisir pantai. Beberapa di antaranya berada di lokasi yang pernah menjadi permukiman warga. Pemerintah memang mejamin relokasi bagi warga yang rumahnya digusur. Akan tetapi muncul masalah baru bahwa masyarakat nelayan yang dilerokasi kehilangan pekerjaan sebab mereka hanya memiliki keahlian di bidang kelautan dan sulit bertahan di tempat yang jauh dari pesisir. Kalaupun ada masyarakat yang tinggal di tempat relokasi dan masih mau bekerja sebagai nelayan maka akan muncul masalah baru yaitu transportasi beserta biayanya. Sistem sosial politik ini mempersempit ruang gerak masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Malah semakin memojokkan masyarakat nelayan.
3. SDM (Sumber Daya Masyarakat)
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sumber daya yang komprehensif dalam berpikir, selalu mengantisipasi tuntutan masa depan, berwawasan luas, kreatif, memiliki kemampuan dan keahlian di berbagai bidang/sektor.

Masyarakat pesisir pantai Cilincing merupakan masyarakat mayoritas nelayan dengan mutu pendidikan kurang berkualitas. Mutu pendidikan yang demikian berpengaruh besar terhadap pola hidup mereka, kecakapan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, dan solusi-solusi yang mumpuni untuk situasi tertentu terlebih khusus pada masa paceklik. Para nelayan memang ahli dalam ‘melaut’ akan tetapi keahlian tersebut masih belum didukung oleh berbagai pengetahuan lainnya. Kebanyakan masyarakat pesisir pantai Cilincing menamatkan sekolah hanya sampai di tingkat SMP. Mereka memang menyadari bahwa pendidikan bagi anak penting akan tetapi kesadaran itu tidak didukung oleh realitas hidup mereka yang terhimpit oleh persoalan ekonomi.

Rendahnya kualitas SDM masyarakat Cilincing pesisir pantai menyebabkan mereka sulit untuk melihat orientasi terhadap masa depan. Tidak mengherankan apabila tekhnologi penangkapan ikan yang mereka miliki masih mengikuti gaya tradisional. Sulit bagi mereka untuk ‘membaca’ masalah yang akan mereka hadapi terlebih khusus masalah over-fishing (penangkapan ikan yang berlebihan dalam satu tempat) apabila masih menggunakan gaya penangkapan ikan secara tradisional. Seringkali mereka mengeluh bahwa hasil tangkapan mereka mengalami penurunan dari hari ke hari.
4. Angka Urbanisasi
Angka urbanisasi yang tinggi menyebabkan pemerintah sulit memecahkan masalah kemiskinan di Cilincing. Mayoritas penduduk perkampungan nelayan Cilincing berasal dari Jawa Barat seperti Indramayu, Cirebon, dan Karawang. Tidak ada data pasti berapa populasi mereka karena orang yang datang dan pergi fluktuatif dan tidak terdeteksi.

Permasalah ini bukan melulu milik masyarakat. Masalah ini sebenarnya berpangkal dari tidak meratanya pembagian ‘kue pembangunan’ dari pemerintah terhadap masyarakat entah itu dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat/kota pusat ekonomi, apalagi migran yang datang tidak memiliki mutu pendidikan yang berkualitas. Pemerintah mengalami kesulitan memecahkan masalah kemiskinan sehingga kebijakan yang dibuat selalu kebijakan yang responsif dan reaktif yang mana justru memperumit persoalan.

b. Solusi mengatasi kemiskinan di Cilincing
Mengatasi persoalan kemiskian tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak yaitu hanya masyarakat atau pemerintah. Hal ini perlu ada kerja sama di antara keduanya. Oleh karena itu beberapa solusi berikut menuntut adanya tindakan yang demikian guna meminimalisir permasalahan kemiskinan.

1. Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi, dimana penduduk miskin itu hidup entah dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Startegi adaptasi ini lebih kepada masalah paceklik yang sering dialami masyarakat.

Strategi adaptasi yang dilakukan ialah memobilisasi peran kaum perempuan dan anak-anak dalam mencari nafkah. Para istri mengadakan arisan, simpan pinjam koperasi, dan berbagai kegiatan yang berdimensi ekonomi guna menunjang kebutuhan mereka. Anak-anak bisa ikut bekerja mengupas kerang atau udang pada saat pulang sekolah atau liburan. Sementara para suami perlu mendiversifikasi pekerjaan entah menjadi tukang service perahu, pedagang, dan lain sebagainya.

Strategi ini perlu dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu memberi jaminan sosial bagi masyarakat yang terhimpit dalam masa paceklik. Jaminan sosial yang dimaksud ialah jaminan berupa makanan, pakaian, dan rumah.

2. Strategi konsolidasi yaitu mempersatukan para nelayan independen ke dalam sebuah kelompok khusus. Nelayan independen yang dimaksud ialah nelayan yang masing-maisng bekerja sendiri demi kepentingan dirinya sendiri. Ada kesan egosektor terhadap nelayan independen. Strategi konsilidasi membantu para nelayan untuk lebih terkonsentrasi pada satu jenis penangkapan sehingga mengurangi tingginya persaingan antar nelayan. Artinya, nelayan kerang dikumpulkan menjadi beberapa kelompok dan hanya menangkap kerang. Nelayang ikan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan hanya berhak menangkap ikan, sedangkan nelayan udang digabung dalam beberapa kelompok dan hanya menangkap udang. Kelompok-kelompok nelayan ini bekerja dalam pengawasan yang terkontrol oleh pemerintah.

Strategi ini perlu didukung oleh pranata sosial ekonomi dari pemerintah seperti koperasi atau yang sejenisnya guna menampung setiap hasil tangkapan. Sistem ini juga dapat meningkatkan nilai ekspor laut nasional. Dengan demikian setiap kelompok nelayan perlu dibekali dengan pengetahuan melalui kursus yang diselenggarakan secara khusus oleh pemerintah dan operasional kapal/perahu didanai oleh pemerintah. Setiap hasil tangkapan nelayan tidak langsung dibayar tunai oleh salah satu lembaga atau koperasi pemerintah melainkan disimpan dalam bentuk tabungan sehingga nelayan digaji per-bulan. Jadi pemerintah bisa mendapat pajak minimum guna pengopreasian kapal berkelanjutan dari simpanan nelayan.

4. kesimpulan
Persoalan kemiskinan di pesisir pantai Cilincing tidak akan pernah terselesaikan apabila masyarakat dan pemerintah tidak bekerja sama memecahakan masalah kemiskinan. Masyarakat sering menyalahkan pemerintah atas berbagai kebijakan publiknya yang tidak berpihak pada masyarakat ekonomi lemah begitu pun sebaliknya pemerintah sering menyalahkan masyarakat yang menjadi biangkerok kemiskinan. Masalah kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh masyarakat sendiri dan pemerintah. Faktor alam akan menjadi penyebab kemiskinan manakala tidak adanya kejelian strategi membaca peluang dalam berbagai sektor entah dari masyarakat maupun dari pemerintah. Maka kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dapat menjadi senjata yang ampuh guna menemukan solusi atau strategi yang praktis dan masuk akal untuk memberantas kemiskinan.

Yulianus Agung
Anggota Serikat Xaverian

Daftar Pustaka:
– Manggala, Sidi Rana. “Kemsikinan pada asyarakat nelayan Cilincing.” The Indonesian Journal of Public Administration (2016): hal. 65.
– Kusumawijaya,Marco. Jakarta Bukan Untuk Orang Miskin. Jakarta: Institut Sosial Jakarta, 2003.
– Sofyanti, Astri. “Hut ke 461 DKI Sejarah Wisata Pantai Cilincing Terungkap.” https://travel.trubus.id/post/hut-ke-461-dki-sejarah-wisata-pantai-cilincing-terungkap-11319 (diakses pada 12 Agustus 2018 pukul 10.35).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: